Makalah Ilmu Kelautan: Penyuluhan dan Pembangunan Perikanan Indonesia

Tugas Kuliah Makalah Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Penyuluhan dan Pembangunan Perikanan di Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 18.306 pulau yang dipersatukan oleh laut dengan panjang garis pantai 81.000 km terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, dengan bentang wilayah Indonesia dari ujung barat (Sabang) sampai Timur (Merauke). Indonesia merupakan negara maritim, dimana tiga per empat berupa laut (5,8 juta km2). Luas lautnya sekitar 3,1 juta km2, yang terdiri dari perairan laut nusantara 2,8 juta km2 dan perairan laut territorial 0,3 km2. Wilayah Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati, hal ini dimungkinkan karena Indonesia terletak diatara dua samudera yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, juga diantara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia. Wilayah laut menjadi sangat penting dengan dicantumkannya pada GBHN tahun 1993, dan didirikannya Departemen Kelautan dan Perikanan. Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 juga mencantumkan kelautan sebagai bagian dari otonomi daerah.






Hal inilah yang mendasari sehingga kami ingin membuat makalah yang berjudul

”Penyluhan dan Pembangunan Perikanan di Indonesia”. Semoga makalah ini berguna bagi pembaca agar penyuluhan dan pembangunan perikanan di Indonesia bisa lebih dari sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan Penyuluhan ?

2. Bagaimana posisi penyuluhan dalam konteks perubahan berencana ?

3. Bagaimana pembangunan perikanan di Indonesia beserta permasalahannya ?

4. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perikanan ?

5. Apa karakteristik undang-undang perikanan di Indonesia ?

6. Apa manfaat kebijakan dan strategi yang tepat ?

7. Apakah pembangunan perikanan memerlukan penyuluhan ?

8. Apa peran wanita nelayan dalam pembangunan perikanan ?

9. Bagaimana revitalisasi perikanan di Indonesia ?



C. Tujuan

1. Untuk mengetahui Penyuluhan.

2. Untuk mengetahui posisi penyuluhan dalam konteks perubahan berencana.

3. Untuk mengetahui pembangunan perikanan di Indonesia beserta permasalahannya.

4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perikanan.

5. Untuk mengetahui karakteristik undang-undang perikanan di Indonesia.

6. Untuk mengetahui manfaat kebijakan dan strategi yang tepat.

7. Untuk mengetahui peran penyuluhan pembangunan perikanan.

8. Untuk mengetahui peran wanita nelayan dalam pembangunan perikanan.

9. Untuk mengetahui revitalisasi perikanan di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN



A. Pengertian Penyuluhan

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ada 2 kelompok warga belajar yang dapat mengambil manfaat yang lebih besar dari

1. Pendekatan Visual (gambar),

2. Pengalaman – pengalaman verbal (mendengar dan membaca). Ada lagi aktivitas-aktivitas fisikal dan manipulasi obyek-obyek pembantu belajar, pertimbangan dalam memilih metode.



B. Penyuluhan dalam Konteks Perubahan Berencana

Suatu masyarakat tidak dapat maju dengan sendirinya tanpa adanya pembangunan. Pembangunan itu sendiri akan berlangsung bila masyarakat telah dapat lepas dari problema kehidupan yang dihadapi. Sebagian besar masyarakat memilih persoalan kehidupan yang spesifik. Petani ikan dan nelayan memilki persoalan kehidupan yang khas, yang umumnya masih berkutat dengan persoalan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Dengan semakin berkembangnya Inovasi dan teknologi di bidang perikanan, maka dipelukan sebuah kegiatan untuk melakukan perubahan-perubahan kepada masyarakat untuk mengatasi isu yang dihadap/ terlebih dahulu. Guna melaksanakan perubahan tersebut, diperlukan kegiatan penyuluhan yang merupakan wahana untuk melakukan perubahan. Penyuluhan sangat diperlukan dalam pengembangan masyarakat tani-nelayan agar masyarakat mampu mandiri. Anne W. Van den Bann dan H. Stuart Hawkins (1988:11-13) menyebutkan bahwa penyuluhan berperan penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya melalui perubahan perilaku dalam berusahatani, berbisnis dan bermasyarakat. Untuk melakukan itu semua, jelas penyuluhan mencakup kegiatan untuk melakukan perubahan berencana. Perubahan berencana yang dilakukan dapat terjadi dalam skala Individu, kelompok, masyarakat dan organisasi yang lebih luas. Dikemukakan oleh Uppit, bahwa perubahan berencana mencakup tujuh tahapan yaitu a. Mengembangkan keperiuan untuk suatu perubahan ("unfreezJng").

b. Mendapatkan hubungan untuk berubah.

c. K1arifikasl atau diagnosis masalah sistem Idien.

d. Pemilihan alternatif penyelesaian, masalah dan tujuan; menciptakan tujuan

dan maksud setiap tindakan.

e. Transfotmasi menuju,upaya perubahan nyata.

f. Generalisasi dan stabilisasi perubahan ("freezing).



Penerimaan perubahan oleh suatu masyarakat dapat dipercepat secara teratur (akselarasi)

dengan pelbagai jalan peniruan (Imitation), pendidikan (education), pembujukan (persuasion), propaganda (promotion), perintah (Instruction) dan paksaan (coercion). Penyuluhan perikanan sebagai suatu sistem pendidikan yang dalam prakteknya juga mempergunakan cara-cara lain seperti peniruan, pembujukan dan propaganda. Cara perintah sedikit sekali dilakukan sementara paksaan malahan dihindari.

Pembangunan perikanan di Indonesia

Berbicara tentang pembangunan perikanan sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru baik dilihat secara global maupun nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih belum dipahami dengan baik dan oleh karenanya masih menunjukkan banyak kerancuan pada tingkat kebijakan dan pengaturan dan mempunyai banyak gejala pada tatanan implementasi atau pelaksana. Sebagai sebuah konsep, pembangunan yang mengandung pengertian sebagai pembangunan yang “memperhatikan” dan “mempertimbangkan”. yang menganjurkan agar pembangunan dilaksanakan dengan memperhatikan faktor lingkungan (Soerjani, 1977: 66).

Wilayah perairan yang sangat luas memang memberikan harapan dan manfaat yang besar, tapi juga membawa konsekuensi dan beberapa permasalahan, antara lain banyaknya sea lane of communication, tidak dipatuhinya hukum nasional maupun internasional yang berlaku di perairan seperti illegal fishing, illegal logging, illegal mining, illegal migrant, human trafficking, atau kurang terjaminnya keselamatan pelayaran.

Keberadaan Perairan Indonesia yang luas dan terletak pada posisi silang di antara dua samudera dan dua benua, mengharuskan Indonesia untuk berperan aktif dalam forum-forum regional sehingga terjalin kerjasama dan kesatuan di antara negara-negara tetangga. Kerjasama luar negeri baik itu bilateral, regional maupun internasional perlu ditingkatkan untuk mengatur pemanfaatan sumberdaya ikan, penelitian maupun pengelolaan laut, termasuk dalam pengaturan batas ZEE.

Selain itu Pendayagunaan dan pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional dengan menerapkan konvensi hukum laut internasional meliputi penetapan batas wilayah perairan indonesia maupun ZEE serta mengembangkan potensi nasional merupakan kekuatan pertahanan keamanan di bidang maritim untuk menjamin keselamatan dan pembangunan di laut. Peran serta Departemen Perhubungan khususnya perhubungan laut dalam pengadaan sarana-sarana perhubungan laut akan memberi solusi bagi terbukanya wilayah yang terisolasi sehingga memungkinkan pembangunan wilayah di pulau-pulau maupun wilayah yang terpencil sekalipun.




Komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan perikanan laut, merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan di Sektor perikanan laut. Melihat rumitnya struktur kelembagaan yang ikut ambil bagian dalam menangani persoalan-persoalan perikanan laut membuat semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul, untuk itu perlu penataan kembali lembaga-lembaga yang terkait dalam bidang perikanan laut sehingga wewenang dan fungsinya jelas dan optimal. Perlunya sikap rendah hati dari setiap pimpinan lembaga untuk melepaskan capurtangannya dan menyerahkan kepada lembaga yang terkait.

Pembuatan perundang-undangan yang tepat serta pengawasan yang ketat akan menghasilkan pengelolaan sumberdaya laut yang efektif dan efisien tanpa merusak sumberdaya laut yang ada. Oleh karena itu sebelum pemerintah membuat perundang-undangan hendaknya diperlukan informasi dan data, serta kajian yang lengkap dan matang sehingga perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat efektif untuk dilaksanakan. Kegiatan pengawasan mutlak diperlukan dengan konsep monitoring, controlling dan survaillance (MCS). Pengawasan perlu dilakukan juga terhadap pemanfaatan sumberdaya ikan di ZEE oleh kapal-kapal ikan asing yang mendapat ijin untuk beroperasi di Perairan ZEEI, sehingga pencurian ikan oleh kapal asing dapat ditekan sedemikian rupa sehingga sumberdaya ikan tidak mengalami kerusakan.

Pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia terus diupayakan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia baik dari segi pola pikir maupun dalam ketrampilan, sehingga nantinya dapat memiliki wawasan ke depan serta dapat menguasi teknologi dan mempunyai inovasi menghadapi tantangan-tantangan jaman. Untuk dapat meningkatkan kemampuan memanfaatkan sumberdaya perikanan laut, khususnya di perairan ZEE, diperlukan nelayan yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis pengoperasian kapal besar (Muchtar A, 1999).

Permasalahan Pembangunan Perikanan

Salah satu persoalan mendasar dalam pembangunan perikanan adalah lemahnya akurasi data statistik perikanan. Data perikanan di berbagai wilayah di Indonesia biasanya berdasarkan perkiraan kasar dari laporan dinas perikanan setempat. Belum ada metode baku yang handal untuk dijadikan panduan dinas-dinas di daerah setempat dalam pengumpulan data perikanan ini. Bagi daerah-daerah yang memiliki tempat atau pelabuhan pendaratan ikan biasanya mempunyai data produksi perikanan tangkap yang lebih akurat karena berdasarkan pada catatan jumlah ikan yang didaratkan. Namun demikian akurasi data produksi ikan tersebut pun masih dipertanyakan berkaitan dengan adanya fenomena transaksi penjualan ikan tanpa melalui pendaratan atau transaksi ditengah laut. Pola transaksi penjualan semacam ini menyulitkan aparat dalam menaksir jumlah/nilai ikan yang ditangkap di peraiaran laut di daerahnya. Apalagi dengan daerah-daerah yang tidak memiliki tempat pendaratan ikan seperti di kawasan pulau-pulau kecil di Indonesia maupun berkembangnya tempat-tempat pendaratan ikan swasta atau ‘TPI Swasta’ yang sering disebut tangkahan-tangkahan seperti yang berkembang di Sumatera Utara.

Bagaimana pemerintah akan menerapkan kebijakan pengembangan perikanan bila tidak didukung dengan data-data yang akurat. Apakah ada jaminan pemerintah mampu membongkar sistem penangkapan ikan yang carut-marut dan tiap-tiap daerah yang mempunyai bentuk dan pola yang berbeda-beda. Keadaan sistem yang mampu memonitor setiap aktivitas penangkapan di daerah-daerah menjadi satu kelemahan yang terpelihara sejak dulu. Celah kelemahan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terkait untuk memperkaya diri dari hasil perikanan tangkap. Sehingga isukebocoran devisa dengan adanya pencurian ikan menggambarkan kelemahan sistem manajemen pengelolaan perikanan nasional. Tanpa mengetahui karakter atau pola/jaringan bisnis penangkapan ikan yang dilakukan masyarakat atau para nelayan yang bermodal diberbagai daerah atau sentrasentra penangkapan ikan, maka kebijakan perijinan ulang terhadap usaha penangkapan ikan ini akan terdapat peluang korupsi dan kolusi. Ditengarai dengan pola/jaringan bisnis perikanan tangkap sudah terbiasa dengan budaya KKN, maka mekanisme kolusi dan korupsi di dalam bisnis penangkapan ikan ini harus diatasi secara sistematis.

Beberapa permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor penghambat pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan antara lain faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal antara lain sebagian besar nelayan merupakan nelayan tradisional dengan karaktersitik sosial budaya yang belum kondusif untuk kemajuan usaha, sebagian besar struktur armada yang dimiliki masih didominasi struktur skala kecil dan tradisional (berteknologi rendah), ketimpangan tingkat pemanfaatan stock ikan antara kawasan satu dengan kawasan lainnya, masih banyaknya praktek illegal, unregulated dan unreported fishing,penegakan hukum masih lemah, terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut yang disebabkan oleh pengeboman dan penambangan pasir, terbatasnya sarana prasarana sosial dan ekonomi (transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang segmen pasar, harga dan pesaing.

b. Faktor eksternal yang ikut mempengaruhi lambatnya pembangunan kelautan dan perikanan adalah khususnya yang terkait dengan kebijakan moneter, fiskal dan investasi seperti suku bunga pinjaman dan penyediaan kredit perikanan.

Pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan masa depan tentunya harus dapat menjawab permasalahan permasalahan yang selama ini dianggap sebagai faktor yang menghambat proses pembangunan kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, berkeadilan dan merata.

BAB III

PENUTUPAN



A. Kesimpulan

Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan yang mengandung prosesbelajar mengajar. Agar proses belajar-mengajar berlangsung dengan efektif danefisien, diperlukan suasana belajar-mengajar yang tepat.

Pembangunan sektor kelautan di Indonesia merupakan hal yang sangat penting sebagai usaha untuk menumbuhkan perekonomian indonesia yang dewasa ini sedang mengalami kelesuhan akibat krisis ekonomi sejak tahun 1997, serta untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan Perikanan laut meliputi pembangunan sumberdaya manusia, teknologi, sarana dan prasarana perikanan laut, pengaturan kelembagaan, perundang-undangan, kemitraan dan perlunya pengawasan dalam segala bidang yang berhubungan dengan sumberdaya laut sehingga nantinya akan memberikan solusi bagi masalah-masalah yang ada..

Sumberdaya laut Indonesia yang begitu besar bila dikelola dengan baik, akan dapat menjadikannya sebagai penyumbang perekonomian negara yang besar, gambaran sektor kelautan dan kehidupan nelayan Indonesia seharusnya tidak seburuk apa yang seperti terjadi saat ini. Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan menjadi kekuatan riil bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Visi kebijakan pembangunan kelautan harus dilandasi oleh semangat rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas karunia sumber daya (resources) perikanan dan kelautan yang begitu besar kepada bangsa Indonesia. Sebagai perwujudan rasa syukur atas karunia Ilahi ini, maka perlu menempatkan prioritas pertama pada peningkatan taraf hidup nelayan sebagai pelaku utama pembangunan sektor perikanan dan kelautan.

Adapun kebijakan yang direkomendasikan berdasarkan rumusan di atas adalah:

1. Peningkatan kesejahteraan nelayan Indonesia

2. Menyusun undang-undang perlindungan petani dan nelayan

3. Penguatan Kelembagaan Nelayan di Tingkat Lokal sampai nasional

4. Pelaksanaan desentralisasi pembangunan sektor perikanan dan kelautan

5. Kebijakan permodalan bagi sektor perikanan dan kelautan, urgensi pendirian bank petani dan nelayan

6. Penataan struktur pasar dan lingkungan usaha

7. Kebijakan pengembangan sektor perikanan dan sektor industri yang terpadu

8. Kebijakan di bidang birokrasi, kelembagaan, serta penanganan masalah korupsi

9. Pemeliharaan dan peningkatan daya dukung serta kualitas lingkungan.



B. Saran

Menurut saya, untuk membangun pembangunan perikanan di Indonesia kita harus mencetak penyuluh-penyuluh yang hebat, agar para nelayan termotivasi untuk melakukan apa yang telah disuluhkan oleh para penyuluh. Selain itu, pemerintah juga harus turun tangan untuk memberikan bantuan semacam alat tangkap atau sebagainya kepada para nelayan agar lebih memperbaiki namanya di mata masyarakat. Penulis juga berharap kepada para pembaca agar memberikan saran dan kritikannya kepada penulis agar pembuatan makalah selanjutnya bisa lebih baik.

Arjun Toraya

Jadi saya seumpama air hanget yang dikelilingi air dingin :)

Share this post